– Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengatakan PT Pertamina (Persero) sudah seharusnya melakukan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menambah pasokan di Kilang Balongan yang ludes terbakar. "Walaupun sudah impor tapi saya yakin harus menambah impor karena berkurangnya produksi kecuali surplus ini kan kurang. Kilang kita sekarang kurang lebih 800 ribu barel, konsumsi 1,6 juta barel," katanya saat webinar yang digelar Narasi Institute, Jumat (2/4/2021). Di kondisi pandemi ini memang konsumsi menurun hanya 1,2 juta barel tapi artinya tetap harus impor untuk memenuhi kebutuhan 400 500 ribu barel per hari.

"Kalau berkurang 100 ribu barel saja sudah pasti harus nambah impor dong. Sebenarnya sederhana sekali pemikirannya," ucap Said Didu. Dia mengatakan bahwa langkah impor BBM sudah tentu perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. "Kita juga tidak akan marah kok kalau impor kan karena kebakaran," tuturnya.

Said Didu menegaskan pernyataannya ini untuk membantah ucapan Direktur Eksekutif Indonesia Resourcess Study (IRESS), Marwan Batubara bahwa ada beberapa pakar yang menghubungkan kejadian kebakaran tangki balongan dengan importasi BBM. Menurut Marwan, sebagaimna dijelaskan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati pada April tahun lalu di mana efisiensi dapat dicapai dengan mengurangi produksi. "Kita tentu akan concern jika gara gara kebakaran, impor meningkat tapi tentu berbeda kalau dengan Covid 19. Saya menyarankan agar Pertamina segera melakukan klarifikasi terhadap asumsi impor yang beredar di masyarakat," kata Marwan dalam diskusi virtual, Terbakarnya Tanki Balongan, Pasokan BBM Aman.

Marwan menilai kondisi pandemi membuat konsumsi BBM mengalami penurunan, seharusnya memang Pertamina tidak melakukan imprtasi. "Tidak ada alasan untuk melakukan impor, bukan saja hanya berbicara dampak kurangnya pasokan BBM akibat kebakaran kilang minyak Balongan. Kita perlu informasi yang transparan dari Pertamina," paparnya. Pengamat energi Komaidi Notonegoro mengatakan, PT Pertamina harus melakukan cek secara mendetail jika mau impor bahan bakar minyak (BBM) akibat kilang Balongan terbakar.

Kalaupun memang tidak ada pilihan lain selain impor untuk menutup hilangnya 400 ribu barel yang ludes terbakar, harus dengan harga semurah mungkin. Sementara, untuk peluang ekspor dengan nilai yang lebih besar juga harus dicek secara detil, sehingga tidak mengorbankan kebutuhan dalam negeri. "Untuk rencana ekspor, Pertamina saya kira perlu dicek lagi detailnya. Mungkin kalaupun iya adalah untuk minyak yang tidak cukup optimal diolah di dalam negeri," kata Komaidi.

Menurut dia, tiap kilang Pertamina di Indonesia punya spesifikasi minyak tersendiri umumnya demi memenuhi kebutuhan domestik dan eskpor. "Cukup jelas dari berita bahwa Pertamina akan ekspor minyak yang harganya lebih mahal dan mengimpor yang lebih murah. Ini ada kaitanya dengan spesifikasi, tapi solusi agar defisit neraca minyak dan gas berkurang yakni satu diantaranya menambah kapasitas kilang," pungkas Komaidi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan bisa ikut "terbakar" jika harus ada impor bahan bakar minyak (BBM) imbas tragedi terbakarnya Kilang Balongan.

Pengamat komoditas Ariston Tjendra mengatakan, jika terpaksa mengambil opsi impor melalui PT Pertamina, maka berisiko terhadap neraca perdagangan Indonesia. Kendati demikian, Kementerian Keuangan dinilainya tidak perlu repot repot mengeluarkan anggaran tambahan jika Pertamina harus impor untuk menutup kebutuhan BBM akibat 400 ribu barel minyak di Kilang Balongan ludes terbakar. "Impor BBM berpotensi naik kalau 400 ribu ludes, tapi tidak menguras anggaran negara karena ini urusan Pertamina," kata Ariston.

Di sisi lain, dia menambahkan, terbakarnya kilang di Indonesia tidak membuat gejolak terhadap harga minyak dunia seperti hal sama terjadi di Arab Saudi beberapa hari lalu akibat kilangnya diterjang rudal. "Penurunan harga minyak dunia saat ini akibat kekhawatiran berkurangnya permintaan akibat naiknya kembali angka Covid 19 yang memicu lockdown di beberapa negara. Tekanan ditambah dengan Terusan Suez yang kembali lancar, meningkatkan suplai minyak," pungkasnya. Ariston Tjendra menilai pemerintah terpaksa harus impor bahan bakar minyak (BBM) akibat Kilang Balongan terbakar, Senin (29/3/2021) dini hari.

Seperti diketahui, terbakarnya Kilang Balongan bikin PT Pertamina menyetop sementara produksi dan 400 ribu barel ludes dilalap api. Sementara, jika tidak ada stok minyak yang ludes, Pertamina masih bisa sedikit bernapas lega karena tinggal menunggu perbaikan kilang, tidak harus impor. "Kalau (hanya) tidak bisa diproduksi, berarti raw material masih ada dan tinggal tunggu kilang diperbaiki," kata Ariston.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Mulyono mengatakan sebanyak ratusan ribu barel minyak di Refinery Unit (RU) VI Balongan di Indramayu Jawa Barat ludes. "Insiden ini membuat kita kehilangan produksi sekitar 400 ribu barel yang tidak bisa disuplai dari Kilang Balongan," kata Mulyono dalam konferensi pers, Senin (29/3/2021). Mulyono memastikan akan menutup pasokan minyak yang hilang dari Kilang Cilacap dan Kilang TPPI.

Pertamina juga berjanji operasional Kilang Balongan akan bisa kembali beroperasi setelah kobaran api di tangki bisa padam. "Kilang tidak ada masalah normal shutdown jadi begitu kebakaran ditangani jadi kilang bisa langsung beroporasi lagi. Sambil menunggu pemadaman 4 5 hari bisa normal kembali," imbuh Mulyono. PT Pertamina (Persero) memastikan proses investigasi penyebab kebakaran tangki T 301 di area Kilang Minyak Balongan, Indramayu akan dipercepat.

Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina Agus Suprijanto mengatakan Kilang Balongan juga segera dioperasionalkan kembali pasca pemadaman empat tangki yang terbakar. “Sesuai kebijakan direksi dan arahan Dewan Komisaris, Pertamina mendukung penuh proses investigasi yang dilakukan pihak berwenang. Manajemen akan memberikan sanksi tegas bila ditemukan ada unsur kelalaian dalam insiden ini,” ucap Agus kepada wartawan, Kamis (1/4/2021). Menurutya, hal itu sesuai dengan arahan Dewan Komisaris PT. Pertamina (Persero) pada rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi pagi hari ini.

Keputusan tersebut merupakan wujud komitmen Pertamina dalam penerapan prinsip zero tolerance terhadap setiap insiden yang terjadi di lingkungan Pertamina. Agus menjelaskan bahwa sejak insiden terjadi, Pertamina telah membentuk tim investigasi internal yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH). Pertamina membuka seluas luasnya akses kepada APH untuk melakukan investigasi.

"Tim ini akan berkoordinasi dengan pihak aparat untuk melakukan investigasi hingga tuntas. Dewan komisaris dan Direksi tidak mentolerir jika ada kelalaian di lapangan," pungkas Agus.