Polemik Vaksin AstraZeneca, Ma’ruf Amin: yang Dipersoalkan itu Seharusnya Boleh atau Tidak Boleh

Polemik Vaksin AstraZeneca, Ma’ruf Amin: yang Dipersoalkan itu Seharusnya Boleh atau Tidak Boleh

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyikapi soal polemik vaksin AstraZeneca yang menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dilabeli haram tetapi diperbolehkan penggunaannya karena alasan darurat. Menurut Ma'ruf, halal maupun tidak halal bukan persoalan sekarang. "Saya kira yang sekarang dipersoalkan itu seharusnya boleh atau tidak boleh, bukan pada halal atau tidak halal," kata Ma'ruf usai meninjau vaksinasi di kantor Gubernur Lampung, Senin (22/3/2021).

Ma'ruf mengatakan meskipun AstraZeneca tidak halal, MUI tetap memperbolehkan. "Apalagi kalau itu memang halal, tentu menjadi lebih boleh, itu bukan problem menurut saya, karena memang walaupun tidak halal tapi sudah boleh," tambahnya. Terlebih, dikatakan Wapres soal ada penjelasan bahwa isunya terdapat kandungan tripsin babi, Ma'ruf mengatakan ternyata tidak benar.

"Kalau ada penjelasan memang itu misalnya tidak mengandung unsur babi artinya bolehnya menjadi lebih boleh, sehingga tidak menjadi persoalan tentang kebolehan," ujarnya. Sebelumnya, perusahaan biofarmasi global yang menciptakan vaksin Covid 19 AstraZeneca merespon kabar yang beredar terkait adanya kandungan tripsin babi dalam vaksin tersebut. Hal tersebut kata pihaknya telah dikonfirmasi oleh Badan Otoritas Produk Obat dan Kesehatan Inggris.

"Semua tahapan proses produksinya, vaksin vektor virus ini tidak menggunakan dan bersentuhan dengan produk turunan babi atau produk hewani lainnya," jelasnya. Lebih lanjut, pihaknya juga meyakini hal tersebut yang didasari oleh persetujuan dari 70 negara di dunia. Beberapa negara tersebut didominasi oleh negara muslim yakni, Arab Saudi, UEA, Kuwait, Bahrain, Oman, Mesir, Aljazair dan Maroko dan banyak Dewan Islam di seluruh dunia.

Keseluruhannya kata pihak AstraZeneca telah menyatakan sikap bahwa vaksin ini diperbolehkan untuk digunakan oleh para Muslim. "Semua vaksin, termasuk Vaksin COVID 19 AstraZeneca, merupakan bagian penting dalam menanggulangi pandemi COVID 19 agar dapat memulihkan keadaan di Indonesia agar dapat memulihkan perekonomian Indonesia secepatnya," tukasnya. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengumumkan bahwa vaksin AstraZeneca (AZ) haram, karena mengandung zat yang berasal babi, berdasarkan kajian yang dilakukan MUI oleh pihak pihak terkait.

Kendati demikian MUI memperbolehkan penggunaan vaksin AZ bagi umat Islam berdasarkan kajian fikih. "Vaksin Covid 19 yang diproduksi oleh Astra Zeneca ini hukumnya haram karena dalam tahapan produksinya memanfaatkan lipsin yang mengandung babi. Walau demikian, penggunaan vaksin covid 19 produksi AstraZeneca saat ini hukumnya dibolehkan," kata ketua MUI bidang Fatwa, Asrorun Ni'am pada konferensi pers Jumat (19/3/2021). Asrorun Ni'am mengatakan bahwa ada kondisi kebutuhan yang mendesak, yakni hajat syariyah yang dalam konteks fikih menduduki darurat syari atau darurah syariyah, sehingga MUI memperbolehkan penggunaan vaksin AZ.

MUI menyatakan bahwa fatwa yang memperbolehkan vaksin AZ dengan pertimbangan bahwa adanya pernyataan dari ahli terkait bahaya dan risiko yang fatal jika masyarakat tidak divaksinasi Covid 19. Selain itu, ketersedian vaksin yang halal tidak mencukupi kebutuhan masyarakat sebagai ikhtiar untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd imunity). Sedangkan pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih vaksin covid 19 yang halal, mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia.

MUI juga memastikan adanya jaminan keamanan penggunaan vaksin AZ oleh pemerintah. "Alasan tidak berlaku lagi jika ketentuan ketentuan yang disebutkan hilang," ujarnya. Asrorun Ni'am mengatakan bahwa MUI akan terus mendorong pemerintah dalam mengupayakan ketersedian vaksin Covid 19 yang halal dan suci.

MUI juga mendorong umat islam untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan pemerintah. MUI menetapkan fatwa nomor 14 tahun 21 tentang hukum penggunaan vaksin Covid 19 produk Astra Zeneca pada 16 Maret 2021. Pada tanggal 17 Maret, fatwa telah diserahkan kepada pemerintah untuk dijadikan panduan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *